KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Abstract

Judicial review merupakan suatu kewenangan yang melekat pada lembaga yudisial, di Indonesia kewenangan ini di atribusi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan  dan Mahkamah Agung. Kewenangan untuk menguji konstitusionalitas dari Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dalam menguji konstitusionalitas dari Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi diperhadapkan dengan Undang-Undang yang merupakan hasil ratifikasi perjanjian internasional. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang hasil ratifikasi itu merupakan kesepakatan internasional (traktat)  yang dibuat oleh Indonesia dengan negara lain, sehingga menurut azas pacta sunt servanda perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau telah di ratifikasi maka menjadi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, apabila ketentuan itu diadakan judicial review dan Mahkamah Konstitusi membatalkan salah satu atau keseluruhan dari isi undang-undang dimaksud maka apakah perjanjian internasional yang telah di ratifikasi itu menjadi gugur dan tentunya memiliki dampak terhadap hubungan indonesia dengan negara lain. Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap pokok-pokok masalah dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang diulas dengan sifat deskriptif analitis untuk memberikan penjelasan yang utuh berkenaan dengan judicial review terhadap undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ditemukan klasifikasi antara undang-undang hasil ratifikasi dan undang-undang non ratifikasi sehingga menurut kewenangan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan judicial review terhadap semua undang-undang yang berada satu tingkat dibawah Undang-Undang Dasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khasanah hukum tata negara dan menjadi diskursus akademik demi terciptanya dinamika intelektual.