ASPEK PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL

Abstract

Tulisan ini tujuannya menganalisis batasan normatif dalam KUHP dan UU ITE sehingga bisa terlihat aspek pidananya dalam konteks membatasi kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui sarana media sosial. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Kaitannya dengan jaminan perlindungan kehormatan setiap warga negara, kekebasan berekspresi yang disampaikan melalui sarana media sosial tidak jarang melanggar ketentuan normatif. Dalam KUHP diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 318 yang secara rinci melarang perbuatan menista baik dilakukan dengan lisan maupun dengan surat atau tertulis sebagaimana digolongkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam UU ITE yang melarang pemanfaat media internet (media sosial) yakni hal kebebasan menyampaikan pendapat dengan cara melawan hukum atau sebagai sebuah tindak pidana adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Bahwa demi kepastian hukum peraturan perundang-undangan sebagai batasan normatif akan jaminan kekebasan menyampaikan pendapat tersebut perlu disempurnakan.