Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagaian dari hukum  yang dibuat secara sengaja oleh lembaga negara. Hal tersebut muncul tidak secara tiba-tiba, tetapi hal tersebut dibuat dengan tujuan dan beberapa alasan-alasan tertentu. Mengingat harus ada konsitensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum  dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan. Lembaga/institusi yang membentuk peraturan perundang-undangan dipahami sebagai suatu sistem maka isi dari yang dihasilkan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya dan dalam pembentukannya harus membuka ruang masukan dari bidang-bidang yang selanjutnya disalurkan kedalam masyarakat. Muncul permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengertian politik hukum? 2) Bagaimana hubungan antara politik hukum dengan peraturan perundang-undangan? 3) Bagaimana peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Sebagai hasil temuan, yaitu politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum  tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. dan dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum  yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Keanekaragamaan menjadi tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik  hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Politik  hukum sangat penting, alasannya bahwa yang pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, dan yang kedua untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal-pasal.