IMPLEMENTASI ATAS REGULASI MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Abstract

Tulisan ini akan membahas terkait sistem manajemen PNS, secara khusus terkait penempatan atau perpindahan PNS dalam instansi pemerintah atau yang dikenal dengan bahasan mutasi PNS. Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini diantaranya regulasi terkait mutasi pada Instansi Pemerintah dan perspektif sosiologi hukum memandang implementasi mutasi di lingkungan Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan mutasi bagi PNS diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala BKN No. 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan mutasi. Bahwa dalam implementasinya pelaksanaan mutasi banyak terjadi peraktek KKN dengan menempatkan seorang PNS dalam jabatan tertentu atas dasar kepentingan pribadi ataupun kelompok dan menyimpang dari ketentuan tentang mutasi, untuk itu langkah pengawasan yang ketat dan maksimal perlu dilakukan untuk menghilangkan peraktek yang merusak dalam tatanan sistem pemerintahan di Indonesia.